Ringkasan Cepat:
- Kondisi rumah tidak layak huni (RTLH)—minim sanitasi, tanpa akses air bersih—dikonfirmasi pemerintah sebagai salah satu penyebab stunting, bukan cuma soal gizi.
- Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dari Kemendukbangga/BKKBN sudah menyasar Kabupaten Sleman sejak Juni 2026.
- Sleman sendiri masih punya ribuan RTLH yang belum tertangani, sementara target nasional 2026 menyasar 400 ribu unit di seluruh Indonesia.
Sleman, 12 Agustus 2026 — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan rumah tidak layak huni sebagai salah satu pemicu stunting, sejalan dengan penyaluran bantuan perbaikan rumah lewat Program Genting yang sudah menjangkau Kabupaten Sleman sejak akhir Juni 2026.
Mengapa Ini Penting?

Selama ini penanganan stunting identik dengan urusan gizi: susu, protein hewani, atau makanan pendamping ASI. Padahal, kondisi rumah punya andil yang sama besarnya.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, saat meninjau langsung implementasi Program Genting di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Juni 2026, menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan pemenuhan gizi. Ia menyebut keluarga perlu tinggal di rumah yang, dalam kata-katanya sendiri, “layak untuk mendukung tumbuh kembang anak.”
Temuan dari sejumlah daerah lain memperkuat alasan itu. BKKBN mencatat rumah tanpa fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) yang layak, sanitasi buruk, dan dapur yang terlalu dekat dengan area pembuangan sampah menjadi tiga kondisi rumah yang paling sering dikaitkan dengan risiko stunting pada anak balita.
Secara nasional, prevalensi stunting Indonesia tercatat 19,8% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024—turun dari 27,7% pada 2019, menurut data Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes. Pemerintah menargetkan angka ini turun lagi menjadi 17,5% pada akhir 2026.
Reaksi dan Dampak

Di Kabupaten Sleman sendiri, urusan RTLH bukan hal baru. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman mencatat pihaknya menargetkan rehabilitasi 615 unit RTLH sepanjang 2026 dengan anggaran Rp8,8 miliar—naik tipis dari 604 unit tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengungkapkan bahwa sejak program ini bergulir tahun 2010 hingga 2024, sebanyak 14.478 unit rumah sudah diperbaiki lewat skema bantuan stimulan APBD. Meski begitu, per akhir 2025 ia mengakui “masih terdapat 6.405 rumah tidak layak huni yang belum tertangani.”
Di sisi lain, Program Genting hadir sebagai jalur tambahan di luar skema APBN dan APBD reguler. Berbeda dengan bantuan bedah rumah berbasis anggaran negara yang mensyaratkan sertifikat tanah dan dokumen administratif lain, Genting menggerakkan skema “orang tua asuh”—perusahaan, organisasi, atau individu yang membiayai perbaikan rumah keluarga berisiko stunting tanpa syarat administratif serumit bantuan pemerintah. Pendekatan ini diklaim membantu menjangkau keluarga yang selama ini tidak lolos syarat program reguler.
Praktik ini juga berjalan di daerah lain. Di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, misalnya, PT Timah tercatat mendukung Program Genting dengan menyalurkan bantuan rumah layak huni kepada tiga keluarga berisiko stunting pada awal Agustus 2026, didampingi langsung oleh Wihaji.
Kronologi Peristiwa

| Waktu | Kejadian | Sumber |
|---|---|---|
| 2019 | Prevalensi stunting nasional tercatat 27,7% sebagai baseline | Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes |
| 2024 | SSGI mencatat prevalensi stunting nasional turun ke 19,8% | Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes |
| 16 Januari 2026 | DPUPKP Sleman umumkan target rehabilitasi 615 unit RTLH, anggaran Rp8,8 miliar | Tribunjogja.com |
| 25 Juni 2026 | Menteri Wihaji tinjau langsung implementasi Program Genting di Kabupaten Sleman | Sindonews |
| 7 Juli 2026 | Kemendagri umumkan target nasional 400 ribu RTLH diperbaiki lewat BSPS pada 2026 | Medcom.id |
| 6 Agustus 2026 | PT Timah dukung Program Genting BKKBN, tiga keluarga di Pangkalpinang terima bantuan rumah layak huni | Trasberita Babel |
Apa Selanjutnya?

Di Sleman, pekerjaan rumah masih terbentang jauh. Dengan sisa ribuan unit RTLH yang belum tertangani per akhir 2025 dan target penanganan sekitar seribu unit per tahun, DPUPKP Sleman sebelumnya memperkirakan penyelesaian penuh baru bisa dicapai dalam lima hingga enam tahun ke depan lewat skema stimulan reguler saja—belum termasuk kontribusi tambahan dari Program Genting.
Secara nasional, verifikasi data penerima BSPS lewat skema by name by address antara Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) masih berjalan untuk memastikan bantuan tepat sasaran menuju target 400 ribu rumah pada akhir 2026.
Keluarga yang merasa memenuhi kriteria—rumah dengan struktur tidak permanen, sanitasi buruk, atau berada dalam kategori Keluarga Miskin/Keluarga Rentan Miskin—bisa mengecek kelayakan lewat DPUPKP di wilayah masing-masing, atau melalui pendataan Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dikelola BKKBN setempat. Perbaikan rumah tidak menggantikan pemenuhan gizi anak; pendampingan tumbuh kembang tetap perlu dikonsultasikan dengan dokter anak atau tenaga kesehatan Posyandu setempat, seperti yang sudah diterapkan lewat program Posyandu berstandar di Condongcatur, Sleman.
Catatan: Artikel ini membahas kebijakan dan data program pemerintah. Untuk penanganan risiko stunting pada anak secara individual—termasuk soal gizi harian dan protein hewani sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan—konsultasikan dengan dokter anak sebelum mengambil tindakan.
Artikel ini ditulis oleh Darius, kontributor kesehatan anak di pagakabsleman.org.


